Kamis 15 Aug 2013 21:08 WIB

Indonesia Layak Tarik Duta Besar dari Mesir

Rep: Ichsan Emrald Alamsyah/ Red: Citra Listya Rini
Jasad demonstran pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, diletakkan di lantai di rumah sakit darurat di dekat Masjid Rabaa Adawiya, Kairo, Rabu (14/8).
Foto: EPA/Mosaab Elshamy
Jasad demonstran pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, diletakkan di lantai di rumah sakit darurat di dekat Masjid Rabaa Adawiya, Kairo, Rabu (14/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia sepatutnya mengambil langkah konkret terkait aksi penembakan aparat keamanan Mesir. Meski tak terlalu berpengaruh, namun penarikan duta besar Indonesia di Mesir akan menunjukkan Indonesia tak menyetujui tindakan aparat di negeri itu.

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hery Sucipto mengatakan tindakan aparat keamanan Mesir sangat berlebihan dan terkutuk. Hal ini karena bagaimana pun aksi pendukung Muhammad Mursi, aksi penembakan terhadap rakyat sipil tak bisa dibenarkan. 

Tindakan aparat keamanan Mesir dalam artian pemerintah transisi juga meruntuhkan proses demokrasi di Mesir. Selain itu, juga merusak upaya rekonsiliasi antara pendukung Mursi dengan pemerintah.

Satu hal yang pasti tindakan pembubaran aksi ini dengan kekerasan menunjukkan pemerintah Mesir putus asa. Tak hanya putus asa, pemerintah transisi juga kehilangan cara untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan.

Tak hanya itu, pemerintah transisi Mesir pun saat ini sangat terpukul dengan mundurnya Wakil Presiden Mohamed El Baradei. Ia pun yakin ke depan protes dari kabinet transisi akan menyeruak.

Sehingga kemungkinan akan ada lagi menteri transisi yang mengundurkan diri. Atau malah tekanan dari kelompok dan publik semakin menekan pemerintah Mesir. Karena itu, pemerintah Indonesia selayaknya bereaksi tegas dengan mengambil tindakan pro aktif. 

''Mengimbau itu selemah-lemahnya seruan, selayaknya kita mengutuk,'' kata Hery ketika dihubungi Republika, Kamis (15/8). 

Dengan menarik duta besar dari Mesir, menurutnya itu berarti menunjukkan ketidakpercayaan Indonesia terhadap pemerintah transisi. Akan tetapi memang tindakan ini patut dipertimbangkan karena ada 5.000 ribu warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement