Selasa 13 Aug 2013 21:00 WIB

Hatta Rajasa: UMR Jangan Dijadikan Agenda Politik

 Menko Perekonomian Hatta Rajasa meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013 di Kantor Pos Kramatdjati, Jakarta Timur, Selasa (25/6).   (Republika/Tahta Aidilla)
Menko Perekonomian Hatta Rajasa meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013 di Kantor Pos Kramatdjati, Jakarta Timur, Selasa (25/6). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, salah satu upaya mencegah urbanisasi ke Jakarta dapat dilakukan dengan penetapan upah minimum regional (UMR) secara proporsional di daerah, namun pembahasannya jangan dikaitkan agenda politik.

"Tapi yang paling baik adalah bilateralnya dulu antara pengusaha dan pekerja, itu dulu, kalau sepakat jangan terintervensi lagi, jangan ada agenda politik," kata Hatta di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/8).

Hatta mengatakan, pembicaraan untuk menentukan UMR harus dilakukan secara komprehensif dan jangan sampai perbedaan antara UMR Jakarta dan provinsi lain terlalu jauh, sehingga tidak mendorong minat orang untuk mencari pekerjaan di Jakarta.

"Saya kira memang kita harus bicarakan umr ini dengan komprehensif. Jadi jangan disparitas terlalu jauh sehingga ada yang pindah ada mau ke Jakarta cari kerja, memang harus ada ukuran yang pas," paparnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement