REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sekitar 5.000 warga miskin yang tersebar di Kota Makassar tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami mendapat banyak protes dari warga dan ternyata dari hasil penelusuran kami ternyata itu betul, bahkan mencapai angka 5.000 orang warga kita yang harusnya berhak namun tidak mendapatkan BLSM," ujar Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Makassar, Sabtu.
Menyikasi situasi ini, Ilham mengaku telah menyurati pemerintah pusat melalui Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) untuk segera mengakomodir 5.000 nama tersebut pada pembagian BLSM tahap kedua.
"Dari hasil kordinasi kami dengan ketua RT dan RW, dari 44.217 jiwa penerima BLSM di Makassar, ditemukan angka 1.500 jiwa yang seharusnya tidak layak menerima karena tidak masuk dalam kriteria miskin, sehingga temuan kita masukkan ke dalam usulan agar Pemerintah Pusat melakukan koreksi," katanya.
Menurut dia, jika permintaan ini dipenuhi, Pemerintah Pusat harus melakukan penambahan sebanyak 3.500 lagi nama agar seluruh warga yang berhak sudah terakomodir di tahap kedua.
Selain itu, dalam acara pembagian beras miskin (raskin) di kantor Kecamatan Mariso, sebanyak 105 kepala keluarga (KK) nampak lega menerima bantuan pemerintah tersebut.
"Kami sebenarnya bersyukur karena warga kita di Kelurahan Mario bisa merasakan raskin, meskipun kelurahan ini tidak termasuk dalam data BPS tahun 2011. Ini yang kami herankan, padahal kelurahan ini termasuk wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi," ucapnya.
Pada momentum Ramadhan ini, pihaknya menjadikan ajang rembuk dengan berbagai pihak, untuk mencarikan solusi kerjasama dengan membeli beras murah di Dolog kemudiam menyalurkannya kepada warga miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
