REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi belum serius mengatasi persoalan premanisme di masyarakat. Buktinya, aksi premanisme masih merajalela di berbagai sendi kehidupan, membuat resah dan susah masyarakat. "Kerja-kerja polisi mengatasi premanisme belum sepenuh hati," kata aktivis HAM dan pendiri Institute Kebajikan Publik, Usman Hamid ketika dihubungi Republika, Sabtu (3/8).

Usman mengatakan, ketidakseriusan polisi memberantas premanisme terlihat dari sedikitnya penindakan terhadap preman berskala besar. Kalau pun penindakan terhadap preman dilakukan, itu lebih karena kebijakan pimpinan kepolisian tertentu yang kebetulan memiliki mental bersih "Sementara secara sistem, ada relasi-relasi kuat yang telah berjalan lama melalui setoran finansial kelompok preman itu kepada penegak hukum," ujar Usman.

Usman menengarai kelompok preman berskala besar memiliki relasi kuat dengan elite kekuasaan yang memegang jabatan pemerintahan atau bahkan lembaga perwakilan. Tidak terkecuali jenderal militer. Berhadapan dengan kelompok preman seperti ini, kata Usman, kerap seperti bumerang bagi petugas polisi yang bertindak di lapangan. "Risikonya ganda, berhadapan dengan mereka secara fisik, dengan resiko nyawa. Serta di sisi lain berhadapan dengan sistem institusi yang korup itu," kata Usman.

Lantaran memiliki jaringan kekuasaan, Usman menyatakan kelompok preman berskala besar juga memiliki akses senjata api yang membuat si petugas berpikir dua kali untuk menindak. Belum lagi jika pimpinan kelompok ini dekat dengan atasan petugas. "Bukan hal baru lagi. Lihat saja perkelahian keluarga preman selama ini. Atau pembunuhan terhadap jurnalis di daerah yang memakai jasa preman," kata Usman.

Terkait rencana polisi menangkap Hercules, Usman menyatakan bisa saja aparat memiliki tendesi politik. Sebab kedekatan Hercules dengan tokoh jenderal militer bukan hal baru. "Sejak era Orde Baru," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika