Sabtu 03 Aug 2013 18:07 WIB

Pemerintah Enggan Tangani Preman karena Tak Ada Untungnya

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: Karta Raharja Ucu
PENERTIBAN PREMAN. Petugas kepolisian menggelandang preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta.
Foto: ANTARA
PENERTIBAN PREMAN. Petugas kepolisian menggelandang preman yang terlibat tindak premanisme di Polda Metro Jaya Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kriminal, Adrianus mengapresiasi kepemimpinan Jokowi-Ahok yang mau turut serta memberantas gangguan kamtibmas di wilayah DKI Jakarta.

Pengamat Kriminal dari UI itu mengatakan, tindakan premanisme adalah muara dari penyebab masalah lain. Pemerintah sebelumnya enggan untuk menangani preman karena tidak ada untungnya.

"Non-kepolisian tidak ingin menangani karena takut keluar duit semua, keuntungan politik juga tidak ada," ujarnya saat berbincang dengan ROL, Sabtu (3/8).

Menurutnya Pemprov DKI Jakarta yang paling bertanggung jawab maraknya premanisme. Adrian mengatakan, penyebab maraknya preman karena faktor ekonomi. Tuntutan untuk menghasilkan uang dengan cepat untuk mencari makan, menjadi pilihan sehingga mereka mau bekerja sebagai tukang pukul atau penagih utang.

Ia berpendapat, perlu ada pembinaan pada preman tersebut dan bantuan terhadap keluarga mereka. Karena tindakan represif seperti sanksi pidana hanya akan membuat mereka kembali menjadi preman saat keluar dari penjara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement