REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli mengusulkan pemerintah berdialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Usulan itu lahir menyusul bentrok antara anggota FPI dan warga di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah.
"Setelah bentrokan, anggota FPI diduga melakukan 'sweeping' terhadap warga yang kemudian menjadi polemik," kata Melani Leimena Suharli, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (24/7).
Menurut Melani, Pemerintah perlu melakukan dialog dengan FPI guna mencari solusi atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota FPI. Pemerintah, katanya, juga perlu melakukan dialog dengan Ormas-ormas lainnya agar tidak melakukan tindakan anarkis.
"Ormas yang melakukan tindakan anarkis, sesungguhnya telah menciderai nilai-nilai Pancasila yang melindungi keberagaman dan perbedaan di tengah masyarakat dengan mengedepankan musyawarah," tutur Meilani.
Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, UU Ormas yang baru disetujui DPR pada 2 Juli lalu, hendaknya sudah bisa diterapkan dalam menangani ormas yang melakukan tindakan kekekarasan dan melanggar hukum. Melani juga mengusulkan agar, ormas-ormas yang sering melakukan tindakan kekerasan diultimatum untuk tidak melakukan tindakan kekerasan lagi, tidak langsung dibubarkan.
"Ormas-ormas itu diminta berjanji untuk taat hukum, kecuali jika setelah beberapa kali diingatkan tapi masih terus melakukan tindakan kekerasan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
