REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua MPR Sidarto Danusubroto prihatin dengan praktek demokrasi di Indonesia yang terlalu ribut atau hingar bingar. "Keriuhan demokrasi sudah memprihatinkan," katanya dalam tausiyah politik menjelang berbuka puasa di Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) di Jakarta, Selasa (22/7)  malam.

Hadir dalam buka puasa itu pendiri PPSN mantan Menko Polkam Widodo AS, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Prof Jusuf Goenawan, Wamentan Rusman, dan Kabulog Soetarto Alimuso. Sementara tausiyah Ramadhan disampaikan Ketua PBNU KH Said Agil Sjiradz.

Menurut Sidarto demokrasi yang terlalu 'noisy' belum bisa terima oleh bangsa Indonesia. "Demokrasi di Korsel orangnya sudah pinter dan perutnya kenyang. Di Indonesia belum kenyang perutnya," kata mantan anggota Komisi I DPR itu.

Keriuhan demokrasi itu, katanya, diramaikan oleh pengusaha dan artis yang masuk parlemen.

"Itulah demokrasi kita. Tapi kita tidak perlu kembali ke masa lalu, tidak otoriter seperti dulu. Untuk kembali ke pra reformasi tidak mungkin," katanya lagi.

Dalam tausiyah bidang kebangsaan dan kenegaraan itu Sidarto menekannya perlunya kajian soal demokrasi yang makin ribut itu. Ia juga mengatakan distribusi kekuasaan pusat dan daerah juga perlu dikaji

"Bupati tak hirau gubernur, gubernur tak hirau presiden. Ada bupati yang ditanya gubernur, jawab apa urusannya, tanya kemana, saya mau pergi," katanya. Ketua MPR yang baru dilantik beberapa pekan itu meminta agar kajian PPSN dibangkitkan kembali.

Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku kajian-kajian PPSN perlu digalakkan lagi. "Apa yang disampaikan pak Sidarto itu menjadi keprihatinan kita semua," ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika