REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) populer dengan kegiatan blusukan untuk mendekati masyarakat. Namun, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai blusukan gubernur yang akrab dipanggil Jokowi itu merupakan pemborosan.

Direktur Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional pada 2013 senilai Rp 26,670  miliar per tahun. Jika dirata-ratakan, Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai anggaran masing-masing sekitar Rp 37 juta per hari sebagai dana penunjang operasional. "Blusukan Jokowi hanya menghabiskan anggaran," kata Uchok, dalam siaran persnya, Ahad (21/7).

Uchok membandingkan anggaran Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. Menurut dia, Foke, panggilan akrab Fauzi, hanya mempunyai anggaran penunjang operasional sekitar Rp 17,640 miliar pada 2012. Nilai itu masih berada di bawah anggaran blusukan Jokowi. Artinya, menurut Uchok, APBD DKI Jakarta harus menyediakan dana blusukan yang lebih mahal senilai Rp 9,030 miliar pada era Jokowi.

Dengan itu, Uchok menganggap dana blusukan Jokowi hanya menjadi pemborosan anggaran. Karenanya ia menilai blusukan itu tidak memunculkan solusi untuk warga Jakarta. Uchok menyarankan Jokowi untuk membenahi ibu kota Indonesia ini dengan cara lain. "Untuk membenahi Jakarta bukan  dengan cara blusukan, tetapi dengan  benahi itu birokrasi," ujarnya.

Menurut Uchok, permasalahan Jakarta bukan berada pada rakyat, melainkan pada birokrasi. Sehingga, ia menilai perlu adanya pembenahan birokrasi dan penataan para aparat birokrasi. Ia mengatakan, jajaran aparat pemerintah daerah DKI Jakarta harus bisa melayani masyarakat dengan tulus dan menghindarkan adanya pungutan liar. "Jadi persoalan bukan ada pada rakyat, tetapi persoalan akut Jakarta itu seperi korupsi ada di birokrasi yang dipimpin oleh Jokowi sendiri," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika