Kamis 11 Jul 2013 14:22 WIB

Capres Harus Sarjana, PDIP: Kita Tak Memilih Rektor

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Karta Raharja Ucu
Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/9).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menilai syarat pendidikan sarjana (S1) bagi calon presiden tidak mutlak diperlukan. Sebab, yang terpenting dari seorang pemimpin bangsa adalah rekam jejak dan dukungan masyarakat.

"Kita tidak memilih seorang rektor. Tetapi tokoh yang mampu memimpin Indonesia," kata Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Kamis (11/7).

Tjahjo mengatakan, capres yang diusung partai politik juga mesti mendapat dukungan besar dari rakyat. Karenanya, PDI Perjuangan mendukung angka presidetial thereshold di angka 20 persen seperti yang berlaku di Undang-Undang Pemilihan Presiden sekarang. Menurutnya, angka presidential thereshold yang tinggi bisa menjadi seleksi alami bagi siapa saja yang berniat menjadi pemimpin bangsa.

"Saya kira partai politik juga harus punya suara dukungan masyarakat yang signifikan karena harus punya dukungan ke masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini PDI Perjuangan belum menentukan mitra koalisi di Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Tjahjo menyatakan, koalisi baru akan ditentukan setelah hasil pemilu legislatif. "Saya kira komitmen pendekatan dari situ. Soal koaliasi itu nanti parpol menunggu pileg," katanya.

Namun, kata Tjahjo, komunikasi politik tetap terus dilakukan. Menurutnya yang menjadi prioritas PDI Perjuangan adalah memaksimalkan hasil suara di pemilu legislatif mendatang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement