REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pengadaan kendaraan bus untuk mendukung kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) ke Kementerian Perhubungan namun ditolak.
"Usulan pengadaan kendaraan bus untuk mendukung konferensi tersebut ditolak, dengan alasan Kementerian Perhubungan tidak mengagendakan pembelian kendaraan untuk KTT APEC di Bali pada Oktober mendatang," kata Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra di Denpasar, Jumat (5/7).
Ia mengatakan pemprov mengusulkan sebanyak 30 bus yang rencananya akan digunakan masyarakat yang bekerja di kawasan Nusa Dua.
"Selama ini yang melayani publik adalah Trans Sarbagita dari koridor dua, yaitu Batubulan (Gianyar) menuju Nusa Dua (Badung). Namun dari kebutuhan dan jumlah tenaga kerja yang ada di Nusa Dua mencapai ribuan orang tersebut kendaraan tersebut belum memadai," kata politikus asal Tabanan ini.
Alasan mengusulkan pengadaan bus tersebut, kata dia, pada pelaksanaan kegiatan berskala internasional yang dihadiri sedikitnya 21 kepala negara dan ribuan peserta dari belahan dunia itu akan menimbulkan kemacetan.
"Harapannya bila ada penambahan bus, karyawan dan karyawati yang bekerja di Nusa Dua diwajibkan untuk memanfaatkan kendaraan dalam upaya mengatasi kemacetan sepanjang 'by pass' Gusti Ngurah Rai menuju Nusa Dua," ujarnya.
Namun demikian, kata dia, pihaknya bersama pemrov akan berupaya melakukan pendekatan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, jika memungkinkan untuk membantu pengadaan bus yang dimaksudkan.
"Apalagi Menteri BUMN Dahlan Iskan pada KTT APEC akan menyiapkan kendaraan ramah lingkungan bagi peserta. Sekalian kita mencoba untuk mengusulkan pengadaan bus untuk melayani publik, sehingga ruas jalan selama kegiatan itu lancar dan tidak menganggu aktivitas konferensi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika