REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Masyarakat harus hati-hati membeli bahan makanan di pasar-pasar tradisional, paling tidak bagi warga di Cilacap.
Tim terpadu dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar traidisional, Kamis (4/7), menemukan sejumlah bahan makanan yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi.
''Bahan makanan yang tidak konsumsi tersebut, seperti tahu dan kerupuk yang menggunakan bahan pewarna pakaian, mie basah yang mengandung boraks, dan juga hati daging sapi yang mengandung cacing,' jelas Kepala Dinperindagkop Cilacap Dian Arinda Murni, saat memimpin sidak di Pasar Sidadadi, Cilacap, Kamis.
Dia menyebutkan, pewarna pakaian dan boraks, sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kedua bahan kiam itu memiliki sifat karsinogen atau memicu munculnya penyakit kanker
''Bila bahan kimia tersebut terus menerus terserap tubuh manusia, dampaknya bisa menimbulkan kanker. Kalau pun bukan kanker yang muncul, tapi ginjal yang berfungsi menyaring darah dari bahan beracun, bia mengalami kerusakan,'' jelasnya.
Sementara mengenai hati sapi yang mengandung cacing, sebenarnya tidak terlalu berbahaya dikonsumsi bila makanan itu dimasak hingga matang. Hanya hati yang mengandung cacing tersebut, sudah tidak lagi mengandung nilai gizi yang bermanfaat bagi manusia. ''Jadi, ibaratnya percuma saja membeli hati sapi seperti itu,' katanya.
Menghadapi temuan-temuan tersebut, dia tidak bisa mengambil tindakan tegas dengan melakukan tindakan hukum terhadap para pedagangnya. ''Kami hanya bisa mengingatkan, agar pedagangnya tidak lagi menjual makanan seperti itu,'' jelasnya.
Instansi terkait, menurut dia, sebenarnya sudah berulangkali mengingatkan para pedagang agar tidak menjual bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Masalahnya justru pihak konsumennya yang mencari-cari makanan seperti itu. ''Ini yang menyebabkan pedagang akhirnya menjual lagi makanan seperti itu.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika