Sabtu 29 Jun 2013 16:14 WIB

Hatta Minta Jangan Ada Lagi MoU Monorail

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: A.Syalaby Ichsan
 Dua gerbong monorail buatan Cina memasuki kawasan Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (8/6) dini hari.  (Antara/Zabur Karuru)
Dua gerbong monorail buatan Cina memasuki kawasan Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (8/6) dini hari. (Antara/Zabur Karuru)

REPUBLIKA.CO.ID,KEBON SIRIH -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyaksikan penandatanganan Momerandum of Understanding (MOU) antara PT Jakarta Monorail dengan tujuh perusahaan konsorsium.  

Bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Hatta mengingatkan penandatanganan ini adalah terakhir kalinya. Hatta dan Jokowi telah sepakat untuk memangkas hambatan yang sifatnya birokratis. “Saat Jokowi kirim surat pada saya, dalam waktu tiga hari saya sudah setuju,”ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (29/6).

Hatta berharap dapat mewujudkan proyek yang sangat membantu dalam trasnportasi massal di DKI Jakarta. Dia menjelaskan tahun 2001 lalu mobilisasi masyarakat Jabodetabek sekitar 30 hingga 32 juta orang. 

Tetapi pada tahun 2010 mobilisasi telah meningkat hingga 59 juta orang. Berbanding terbalik dengan penggunaan kendaraan umum.

“Saat saya menjadi Menteri Perhubungan 2004 lalu masyarakat yang menggunakan kendaraan umum sebesar 52 persen. Sedangkan hari ini hanya 16 persen yang tercatat menggunakan kendaraan umum,”ujarnya.

Menurut Hatta, ada empat hal yang menjadi dampak dari meningkatnya mobilisasi dan menurunnya penggunaan kendaraan umum. Pertama, pergerakan lalu linta, pergerakan orang, dan pergerakan barang melambat.

“Kedua, resiko kecelakaan meningkat, sedangkan dampak ketiga adalah makin banyaknya kendaraan pribadi maka penggunaan BBM akan meningkat,”ujarnya. Keempat, avoid ability masyarakat berkurang karena harus mencapai satu tempat dengan dua atau tiga kendaraan.

Dia optimistis tahun 2016 mendatang Jakarta akan memiliki Monorail. Dan tahun 2017 MRT pun telah selesai dan dapat digunakan.

Hatta akan mendukung penuh pembangunan dua transportasi tersebut tanpa hambatan birokrasi. “Kalau dapat dipercepat kenapa harus diperlambat,”ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement