REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Timur (AMPJ) mendesak Bawaslu segera mengklarifikasi dugaan suap terhadap Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad. Sebab, bila dibiarkan berlarut, isu tersebut dapat merusak stabilitas politik jelang pemilukada 2013.

Anggota AMPJ, Ikhsan Muhammad mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyoroti kinerja KPU agar tidak menyalahi kode etik. Hanya saja, dia menilai, komentar KPU bukan lagi sebagai pelaksana pemilu, namun sudah menggiring opini. "Sekarang KPU harus menampakan netralitasnya, dengan cara proses pembuktian terbalik," kata Ikhsan, Rabu (26/6).

Selain itu, dia menjelaskan, Bawaslu Jatim juga harus bersikap tangkas dalam menangkap dugaan suap ini. Kalau memang dianggap tidak benar, maka perlu ada pembuktian yang dapat diterima dan mempublikasikannya ke masyarakat. Jangan sampai, katanya, isu ini menjadi konsumsi publik. Karena, selain meresahkan, stabilitas politik Jatim akan terganggu, khususnya menjelang pemilihan gubernur Agustus mendatang.

"Bukan soal rekaman ini fiktif atau bukan, tapi yang menjadi masalah, bagaimana pembuktiannya," ujarnya. Menurutnya, politik di Jatim saat ini memang sudah memasuki tahap kronis, adanya dualisme dukungan terhadap dua bakal calon gubernur sudah menjadi kecaman pihak penyelenggara pemilu untuk waspada.

Pakar politik UNAIR, Emanuel Sujatmoko menambahkan, kedua partai nonparlemen tersebut, dianggap tidak menjunjung tinggi etika berpolitik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika