REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi dua anggota Polri yang diduga akan melakukan upaya suap demi naik jabatan pada Jumat (21/6) lalu dianggap telah meruntuhkan semangat polisi lainnya. Polah AKBP ES bersama dengan Kompol JAP yang kedapatan akan memberikan mahar sebesar Rp 200 juta kepada petinggi Polri dipandang sebagai tindakan pengecut.
Menurut Indonesia Police Watch (IPW), perbuatan keduanya secara hakiki menunjukan ES yang diperantarai oleh JAP agar mendapat promosi tak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. “Perbuatannya ini juga sudah membunuh harapan perwira-perwira cerdas berpotensi yang ada di kepolisian,” ujar Presdir IPW, Neta S Pane, Selasa (25/6).
Dia melanjutkan, sebetulnya isu makelar kasus bukan berita miring baru dari kepolisian. Untuk itu menurutnya, perlu peran yan intens dari semua pihak khusus Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar dapat mengawasi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. “Ini momen tepat, ada polisi tangkap polisi, tentu menjadi angin segar pemberantasan korupsi di kepolisian,” kata Neta.
Sementara itu Mabes Polri menegaskan akan dengan sigap mengungkap praktek makelar kasus yang tercium ini. Meski pun sampai saat ini ES terus berkelit, sehingga siapa pejabat tinggi Polri yang akan dia suap belum terungkap. “Kami terus dalami, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) masih bekerja,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ronny F Sompie.
Komisi II DPR RI menyayangkan aksi ES yang bertugas di Polda Jawa Tengah (Jateng) dan JAP di Polda Metro Jaya ini. Menurut Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek, cara ES untuk mendapatkan jabatan sudah mencederai sistem demokrasi di Tanah Air. Ini menurutnya menunjukan persaingan tidak sehat sudah menjalar di Korps Bhayangkara.
Tradisi lobi-lobi demi mendapatkan promosi jabatan menurutnya tak pantas di Polri. Dia pun meminta Kapolri menindak tegas semua pihak yang terlibat atas aksi yang akan dilakukan oleh ES dan JAP ini. “Harus segera diberantas agar membuat Polri sehat dan lebih baik dalam hal SDM ke depannya,” kata kader Partai Demokrat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika