REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan hanya asik mengkritisi persoalan-persoalan administratif yang ada di partai politik. KPU juga mesti berani mengoreksi diri atas berbagai persoalan kinerja mereka dalam menyelenggarakan pemilu.
"KPU juga mesti transparan dalam proses kerja menyelenggarakan pemilu," kata anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Budiman menyatakan selama ini banyak tersiar kabar miring soal independensi KPU, mulai dari proses penyelenggaraan pemilu, proses penghitungan surat suara, hingga transpransi penggunaan anggaran negara yang dikuasakan kepada KPU.
Sikap abai KPU berintrospeksi diri akan menghilangkan legitimasi moral KPU dalam memproses kekeliruan yang dilkakukan partai politik. "KPU bisa kehilangan legitimasi moral jika mereka tak mau berintrospeksi diri," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta KPU berhati-hati menyikapi persoalan administratif kuota 30 persen caleg perempuan. Menurut dia, KPU tidak boleh mengambil keputusan bersifat sewenang-wenang ke partai politik yang secara administratif gagal memenuhi kuota 30 persen perempuan.
"Ada misalnya KPU mengira namanya laki-laki padahal sebenarnya perempuan," katanya.
Komisi II menurut Budiman sudah jauh-jauh hari memprediksi aturan kuota 30 persen caleg perempuan bakal menimbulkan masalah. Sebab, persyaratan yang dibuat KPU terlalu prosedural.
Budiman berharap KPU bijak menyikapi persoalan syarat kuota 30 persen caleg perempuan. "KPU harus hati-hati dan cermat dan jangan main potong dapil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
