REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menilai pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Irman melihat sosialiasi kepada masyarakat berpendidikan rendah belum gencar.
"Pastikan tidak ada penyelewengan di tahap pertama," ujar Irman dalam siaran pers yang diterima ROL, Senin (24/6).
Senator asal Padang ini menekankan pihak berwenang harus berani memberikan sanksi kepada penyeleweng BLSM. Jangan sampai warga berkecukupan justru yang mendapat bantuan. Irman juga mengkritisi langkah sejumlah anggota kabinet Indonesia Bersatu II yang memantau langsung proses pembagian BSLM.
Ia menilai wajar jika publik mencurigai motivasi sang menteri langsung terjun jelang Pemilu 2014. Terlebih menteri yang melakukan pemantauan tidak ada kaitannya dengan BLSM dan membagikannya di daerah pemilihannya. "Namun, alangkah baiknya kita berfikir positif bisa saja faktor kebetulan semata," ungkapnya.
Saat ini yang terpenting adalah langkah pengawasan agar tidak ada upaya penyelewengan dalam penyaluran dana BLSM. Pemerintah harus menjamin kompensasi kenaikan BBM ini didistribusikan kepada warga miskin yang berhak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
