REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto percaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan berani mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Hal ini karena SBY sangat perhatikan perimbangan kekuatan antara oposisi dan koalisi di parlemen.

"Sikap SBY tetap tak akan berubah," kata Gungun ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (19/6).

Gungun menyatakan SBY merasa lebih nyaman dengan menggantungkan posisi PKS di koalisi. Kalaupun mesti memberi sanksi, paling-paling SBY hanya akan mengurangi jatah menteri yang dimiliki PKS di kabinet. "Saya memprediksi maksimalnya pergantian menteri," ujar Gungun.

SBY menyadari dukungan 423 kursi (75,54 persen) partai pendukung pemerintah di parlemen bersifat rapuh. Hal ini karena dukungan tersebut tidak berakar pada kekuatan loyalitas, melainkan kepentingan pragmatis belaka.

Gungun mengatakan pemerintah bisa menghadapi persoalan besar bila mendepak PKS dari koalisi. Pasalnya PKS termasuk partai yang memiliki perolehan kursi besar di parlemen. Pilihan mendepak PKS dapat mengubah konstelasi kekuatan politik oposisi dan koalisi di DPR. Artinya, PKS yang berada di oposisi bisa menghambat program pemerintah.

Sementara Golkar yang tetap berkoalisi bisa leluasa melakukan sandera politik ke pemerintah. "Golkar dengan 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen) sama-sama bisa menjadi bola liar," kata Gungun.

Di saat yang bersamaan, kata Gungun, mitra loyalis Demokrat yang lain seperti PAN dengan 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,79 persen) dan PKB 28 kursi (5 persen) tidak cukup kuat dijadikan sebagai basis dukungan.  "Tarik ulur dalam pengendalian kedua partai ini dianggap penting oleh SBY," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika