REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, terdapat friksi di PKS soal posisi mereka di koalisi.
Di PKS terdapat friksi tarik ulur antara pihak yang masih ingin di koalisi dengan pihak yang ingin keluar dari koalisi. “Makanya saat ini PKS masih bingung, masih akan ada di koalisi atau tetap di koalisi,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (19/6).
Ini, ujar Siti, terlihat dari komentar Menkominfo Tifatul Sembiring yang menginginkan PKS mematuhi keinginan pemerintah untuk setuju menaikkan harga BBM.
Sedangkan Fraksi PKS sendiri tetap menolak kenaikan harga BBM. “Friksi antara faksi sejahtera dan faksi keadilan makin menguat sehingga PKS memilih menunggu dikeluarkan oleh SBY dari pada keluar sendiri,” ujarnya.
Memang, kata Siti, sikap Tifatul sudah benar dengan mengikuti instruksi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebab Tifatul memang pembantu Presiden SBY. “Kalaupun Tifatul ingin pindah partai sebab PKS tak sepakat menaikkan harga BBM,itu tidak masalah,” katanya.
Namun, ujar Siti, memang terlihat tidak etis jika menteri dari PKS berseteru dengan partainya sendiri di hadapan publik. Masyarakat juga akan menilai sikap politik semacam ini. “Biarlah masyarakat yang memutuskan apakah mereka akan bersimpati atau tidak dengan PKS,” ujarnya.