REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah terjadi perpecahan dalam internal partai. Lantaran perbedaan sikap dalam menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq membantah keretakan dalam tubuh partai. Apa lagi muncul wacana untuk melakukan evaluasi internal.
"Sampai hari ini gak ada rencana evaluasi internal, karena yang disampaikan PKS sudah on the track, sesuai yang disepakati (di Lembang)," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Dalam waktu dekat, kata Mahfudz, memang diadakan pertemuan antara seluruh DPP dan DPW PKS. Tetapi pertemuan itu tidak untuk membahas persoalan BBM. Melainkan persiapan pemenangan Pemilu 2014.
Jika pernyataan Tiffatul Sembiring, anggota majelis syuro PKS yang menjabat menteri diartikan sebagai sinyal perpecahan, menurut Mahfudz itu anggapan yang salah. Karena sudah sewajarnya Tiffatul mengatakan mendukung kebijakan pemerintah. Sebab ia merupakan pembantuy presiden SBY.
Wasekjen PKS lainnya, fahri Hamzah menambahkan, tidak ada pembelotan yang dilakukan DPP dan Fraksi PKS DPR dalam menjalankan kesepakatan dewan pimpinan tingkat pusat bersama majelis syuro di Lembang pekan lalu. "Tidak ada perbedaan pendapat di dalam. Sudah selesai, kami solid, utuh, bulat," kata Fahri.
Ketua DPP PKS Sohibul Iman juga menegaskan tidak ada perpecahan antara majelis syuro dengan DPP. Atau faksi tua dan faksi muda. Wakil ketua DPR itu mengatakan, dalam rapat di Lembang, amanatnya sangat jelas. Semua kekuatan partai diinstruksikan untuk bersama-sama memperjuangkan logika rakyat.
"Ditafsirkan oleh DPP dengan menolak kenaikan BBM. PKS dari awal tidak menolak APBN-P 2013, kalau menolak kami tidak akan ikut pembahasan," ungkapnya.
Hingga pembahasan terakhir dan dibawa ke paripurna, lanjut Sohibu. perwakilan PKS juga tetap memperjuangkan rakyat. Dengan menyampaikan 13 catatan terkait beberapa pasal dalam RUU APBN-P 2013.
Sebelumnya, Tifatul mengungkapkan, dalam pertemuan di Lembang yang dihadiri Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekretaris Jenderal, pimpinan fraksi, dan para menteri asal PKS menyepakati enam hal.
Di antara keenam kesepakatan itu, kader diminta untuk cooling down, mencopot spanduk, dan mendukung program untuk kepentingan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika