REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Adanya sinyal ketidaksetujuan Gubernur DKI Joko Widodo dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang akan diterapkan pemerintah, mendapat respons dari Menteri Dalam Negeri Gamwan Fauzi.
“Saya berharap kepada semua kepala daerah agar bersikap loyal (kepada pemerintah),” kata Mendagri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/6).Ia menuturkan, BLSM adalah kebijakan nasional yang pengkajiannya sudah dilakukan dari berbagai aspek selama berbulan-bulan.
Untuk itu, sebagai bagian dari sistem nasional, kepala daerah sudah semestinya membantu pemerintah menyukseskan program tersebut. Kendati demikian, kata Gamawan, bisa saja salah satu kepala daerah tidak sependapat dengan BLSM, karena mengikuti pandangan parpol yang mengusungnya sewaktu pilkada.
“Mungkin saja secara aspirasi ada yang berbeda. Kita hormati itu. Walaupun demikian, dalam operasionalnya, jangan sampai hal ini mengganggu program nasional,” tegasnya.
Gamawan menyadari, secara politik, Jokowi memang diusung oleh salah satu parpol yang tidak setuju dengan pemberian BLSM. Namun ia mengingatkan, Jokowi sebagai kepala daerah juga menjadi bagian dari sistem nasional, sehingga harus menaati kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Saat ditanya soal sanksi terhadap Jokowi, Gamawan menanggapinya dengan ringan. “Tidak usahlah kita bicara sanksi. Ini cuma masalah etika dalam berpemerintahan. Jadi, kita sama-sama hormatilah,” ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap bantuan berupa BLSM tidak mendidik masyarakat. Jokowi pun menyatakan, ketidaksetujuannya atas BLSM ini sudah diungkapkannya sejak lama.
Ia pun tidak bisa memastikan bantuan tersebut bakal tepat sasaran atau tidak nantinya. "Saya dari dulu tidak senang bantuan tunai. Mau BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau BLSM, ya sama saja," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika