REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan netralitas Polri dalam pengamanan pilkada. Fraksi ini merasa janggal dengan langkah pengamanan Polri mengamankan pilkada Bali. "Apa alasan Polri mengerahkan sembilan SSK (Satuan Setingkat Kompi) untuk pengamanan Bali?" tanya anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Achmad Basarah rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/6)

Basarah KPUD Bali hanya meminta bantuan pengamanan pasukan sebanyak tiga SSK. Tapi nyatanya Polri malah menambah pasukan dari Brimob Jawa Timur. Anehnya, personil tambahan itu di tempatkan di kantong-kantong suara PDI Perjuangan. Seperti Tabanan, Badung, dan Buleleng. "Tolong jelaskan maksudnya. Kenapa seperti itu?" ujarnya.

Menurutnya, pengerahan pasukan Polri secara berlebihan menggangu kinerja tim pengawas pilkada PDI Perjuangan. Ini karena pengamanan dilakukan dengan sangat ketat. Polri menerjunkan pasukan bersenjata lengkap dan mobil water cannon. "Di beberapa KPUD ada saksi-saksi PDIP yang dilarang masuk oleh oknum anggota Polri yang berjaga," kata Basarah.

Ia menyatakan, PDI Perjuangan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pilkada Bali. Partainya menengarai ada keterlibatan oknum aparatur negara yang mempengaruhi hasil pilkada. "Kami masih menyebut oknum. Karena kami punya pikiran positif tidak ada kebijakan Polri terlibat politik praktis," ujarnya.

Basarah berharap Polri bisa menjaga netralitasnya di bidang politik. Apalagi tahun depan masyarakat akan segera menghadapi pemilu legislatif dan presiden di 2014. "Masyarakat berharap posisi kepolisian netral di pemilu."

Ikuti Whatsapp Channel Republika