REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta DPR terus mengawal BLSM sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM yang akan datang.

DPR sebagai lembaga pengawas harus mengawasi pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat yang kurang mampu dengan baik.

Keputusan pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM, ujar Puan, jangan sampai dipolitisir oleh salah satu parpol tertentu sehingga menguntungkannya. BLSM juga harus bisa diterima dan dinikmati oleh warga yang berhak menerima dana konpensasi tersebut.

Namun, Puan mengakui, pihaknya masih meragukan BLSM bisa didistribusikan dengan baik dan benar kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sampai saat ini saja, masih terdapat tumpang tindih data alamat penerima BLSM.

"Apakah spesifikasi miskin dan sangat miskin itu memang benar,  jangan sampai yang menerima adalah orang-orang yang mampu," kata Puan Maharani, Selasa (18/6).

Harga BBM, ujar Puan, akan naik sampai Rp 6.500. Masyarakat harus siap mengantisipasi melonjaknya harga sembako maupun biaya angkutan untuk distribusi barang. 

"Senang atau tidak senang, kami sudah mengedepankan sikap kami yang konsisten tak ingin rakyat sengsara dengan kenaikan harga BBM," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika