REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Empat fraksi, yakni PDI-P, PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra tetap bertahan menolak rancangan APBN-P yang diajukan pemerintah.

"Fraksi PDI-P menolak kenaikan BBM, karena hari ini inflasi telah menekan kita akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Kenaikan harga BBM akan menaikan inflasi" kata juru bicara Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto pada pendapat akhir fraksi di rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Senin malam.

Rapat paripurna DPR mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rencana Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Ia mengemukakan Fraksi PDI-P telah mengajukan APBN-P dengan postur tanpa menaikkan harga BBM, dengan tetap memperhatikan rakyat.

Juru bicara Fraksi PKS Fachri Hamzah menjelaskan bahwa hingga saat ini Presiden SBY meski telah diberikan kewenangan untuk menaikkan harga BBM berdasarkan UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN-P 2013, namun sampai saat ini Presiden belum juga menaikkan harga BBM.

"PKS mendengar kenaikan BBM akan memukul semua pihak. Inflasi umum akan merongrong rumah tangga rakyat kita," kata Fachri Hamzah.

Dalam kesempatan itu PKS juga mengusulkan adanya perubahan pasal 8 ayat 10 bahwa kenaikan harga BBM harus mendapatkan persetujuan DPR. Fachri mengatakan bahwa Fraksi PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Ia mengatakan kenaikan harga BBM hanya akan menciptakan lagi kemiskinan menyangkut empat juta orang. Mereka akan menjadi miskin baru.

Padahal, katanya, kemiskinan hanya ditangani pemerintah dengan membagi-bagi uang.

"Fraksi Gerindra belum melihat penanganan yang sifatnya berkepanjangan melalui kegiatan produktif, ternyata tidak dilakukan pemerintah," kata Muzani.

Mestinya, katanya, pemerintah fokus untuk membangun infrastruktur, transportasi massal, akan tetapi hal itu tidak tercermin dalam postur APBN-P.

Ikuti Whatsapp Channel Republika