REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengancam bakal menduduki 33 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia untuk demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Rencananya, Senin 17 Juni 2013 nanti, KAMMI bakal memulai aksinya tersebut. "Kita akan lumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi secara serentak," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana, Sabtu (15/6) di Jakarta melalui siaran pers yang diterima RoL.
Menurut pria yang akrab disapa Andri itu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi jelas akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat kecil. "Imbasnya tetap akan dirasakan rakyat kecil. Jika BBM subsidi naik, semua harga pasti akan ikut naik," papar Andri.
Dia menjelaskan, program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah program yang sarat kepentingan politik. Apalagi BLSM diberikan saat akan menjelang Pemilu 2014. BLSM juga tidak bisa menyentuk semua rakyat miskin.
"Data BPS mencatat ada sekitar 29 juta rakyat miskin, sedangkan BLSM hanya untuk 15,5 juta saja. Berarti yang 13,5 juta lagi akan hidup semakin miskin karena semua harga akan naik," jelas Andri.
Menurut Andri, harusnya pemerintah sedikit cerdas mencermati harga BBM. Kenaikan harga BBM yang bergantung harga minyak dunia jelas bisa diprediksi jauh-jauh hari. Namun sayang hal ini justru dimanfaatkan oleh partai penguasa pemerintah sebagai komoditas politik menjelang Pemilu 2014.
"Kalau pemerintah serius, seharusnya jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya. Banyak yang bisa dilakukan pemerintah, nasionalisasi aset minyak misalnya, serius menghadirkan energi alterlatif misalnya. Solusi lain, bisa juga dengan menaikkan pajak kendaraan mobil pribadi, tanpa menaikkan harga BBM subsidi," papar Andri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika