REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra tak sependapat dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.  "Karena sifatnya sangat politis jelang pemilihan umum 2014," ujar Juru bicara Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (15/6). 

Gerindra menilai pemberian BLSM berdampak buruk bagi masyarakat miskin karena mengakibatkan ketergantungan. Mereka dikhawatirkan tidak dapat berbuat apa-apa dan berpikir kritis mengingat BLSM menempatkan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan.

Menurut Francis, Gerindra berpandangan kenaikan harga BBM perlu kajian matang dan mendalam sebelum diberlakukan. Kenaikan harga BBM pun harus diikuti oleh upaya-upaya mitigasi demi menjaga daya beli masyarakat miskin. "Ini karena inflasi yang naik berpotensi menambah empat juta orang miskin baru."

Terkait kuota BBM bersubsidi, Gerindra mengingatkan pemerintah untuk menjaga besaran volume 48 juta kiloliter yang telah disepakati. Sebab berkaca pada 2012, subsidi yang awalnya ditetapkan 40 juta kl, pada akhir tahun melonjak menjadi 45 juta kl. "Kuota jebol menyumbangkan defisit anggaran," kata Francis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika