REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai wajar instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kadernya untuk memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bagi Demokrat, intruksi tersebut mencerminkan sikap oposisi PDI Perjuangan terhadap pemerintah.
"Tidak masalah. Kawan itu (PDIP) kan oposisi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana ketika dihubungi Republika, Kamis (14/6).
Demokrat, lanjutnya, sama sekali tidak terkejut dengan intruksi Megawati tersebut. Karena selama ini PDI Perjuangan memang selalu berada di jalur yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.
"Jangan untuk kebijakan yang tak populis, untuk kebijakan populis pun mereka kadang tolak," ujar Sutan.
Sutan menyatakan menghormati sikap PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya penolakan itu merupakan konsekuensi berdemokrasi. Kendati begitu, Sutan berharap kader PDI Perjuangan tetap menjaga keamanan di tengah perbedaan pandangan.
"Rakyat yang akan menilai apakah kenaikan harga BBM keputusan yang tepat atau tidak," katanya.
Pendapat berbeda disampaikan Sutan terhadap spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya spanduk itu tidak etis lantaran PKS merupakan partai pendukung pemerintah. "PKS ada di koalisi. Masa menolak kebijakan pemerintah," ujarnya.
Sutan percaya spanduk yang dipasang PKS tidak akan bisa mengelabui rakyat. Buktinya, imbuh Sutan, spanduk itu kini sudah banyak yang dicopot rakyat untuk dimanfaatkan sebagai penutup warung pinggir jalan.
"Lihat di warung-warung pinggir jalan. Banyak kan spanduk mereka," ledek Sutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika