REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengapresiasi rapat koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hatta pun mengusulkan agar rapat koordinasi dibuat berkala untuk menganalisis dan mengkaji ulang hal-hal terkait kebijakan di sejumlah bidang seperti energi, pangan dan sebagainya. "Rakor dan sinergi seperti ini sangat baik," ujar Hatta kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (13/6).
Rapat turut dihadiri Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto; Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo; dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini.
Hatta menjelaskan, pencegahan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak tepat juga menjadi concern K/L dan KPK. Terkait pembahasan dalam rapat, Hatta menyebut materi lebih difokuskan kepada kebijakan pemerintah terkait revitalisasi pabrik pupuk yang erat kaitannya dengan penyediaan gas.
Saat ini, revitalisasi pabrik pupuk akan dilakukan di lima pabrik utama yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokomia Gresik.
Besan Presiden SBY itu menyebut, rapat membahas bagaimana prosedur penyediaan gas terhadap dua pabrik yang belum rampung yaitu Kujang dan Gresik. "Itu akan disediakan keputusannya," kata Hatta yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika