REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Partai Pendukung Pemerintah kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera yang memilih sikap berbeda terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dan pemberian BLSM kepada masyarakat miskin.
"Soal PKS semua partai politik anggota Setgab kecewa dengan sikap PKS. Seharusnya kita bersama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Sekretaris Setgab Koalisi Partai Partai Politik Pendukung Pemerintah, Syarif Hasan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/6).
Partai-partai politik anggota Setgan adalah, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Syarif, partai-partai politik anggota Setgab kecuali PKS telah sepakat mendukung kebijakan pemerintah yang merencanakan menaikkan harga BBM bersubsidi serta memberikan dana kompensasi yakni BLSM kepada rakyat miskin. "Pada rapat Setgab, tadi malam membahas agenda tersebut," kata Syarif Hasan.
Ketika ditanya, apakah PKS hadir pada rapat Setgab tersebut, Ketua Harian Partai Demokrat ini mengatakan, PKS tidak hadir. "PKS tidak hadir, karena memang tidak diundang," katanya.
Menurut Syarif, partai-partai politik anggota Setgan, seharusnya memiliki sikap yang sama dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pemberian BLSM, menurut dia, betul-betul untuk rakyat sehingga perlu didukung bersama-sama, tapi sikap PKS malah berbeda.
Ketika ditanya, bagaimana sikap Setgas terhadap sikap PKS yang berbeda, Syarif mengatakan, masih akan menunggu perkembangan, namun formatnya sudah jelas. "Kita lihat perkembangan ke depan sampai APBN selesai, pada akhir tahun ini," katanya.
Menteri Koperasi dan UKM ini menjelaskan, program BLSM ini untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin, sehingga diharapkan dapat berjalan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
