REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan anggota Komisi Pertahanan DPR, Tantowi Yahya, dan lima orang lainnya ke Israel menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Zionis.
Di samping itu, kunjungan delegasi Indonesia bisa dianggap sebagai bentuk pelemahan dukungan terhadap upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Pengamat militer, Muhadjir Effendy, menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu dinilainya bisa menimbulkan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara, yaitu jika Indonesia bisa berperan untuk mengupayakan kemerdekaan Palestina.
"Menurut saya, menganggap negara Israel tidak ada adalah sesuatu yang tidak realistis. Sebagaimana tidak realistisnya merintangi jalan bangsa Palestina menuju kemerdekaan," kata rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu yang tengah melakukan kunjungan ke Budapest, Hungaria, Rabu (12/6).
Muhadjir mengungkap, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia-Israel sering menjalin hubungan secara rahasia. Banyak kepentingan ke dua negara yang dieksekusi secara diam-diam, termasuk alat pertahanan. Bahkan, harus melibatkan pihak ketiga yang menyebabkan kerepotan dan biaya mahal.
Misalnya, kita pernah untuk melengkapi skuadron pesawat tempur, terpaksa beli pesawat bekas dari Israel melalui pihak ketiga. Akhirnya, urusannya jadi berkepanjangan karena pesawat tempur harus di upgrade di Amerika Serikat (AS). Alhasil, gara-gara itu pemerintah RI pun harus membayar sewa hanggar bertahun-tahun akibat pesawat ditahan dengan alasan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
"Setelah selesai ditahan oleh pemerintah AS. Baru bisa ditarik setelah ada negosiasi yang bertele-tele dan lama," kata penulis buku 'Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI' tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
