REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah bermain dua kaki. Pernyataan itu dikeluarkan petinggi PKS, Hidayat Nur wahid, karena adanya pernyataan yang berbeda dari kader PKS yang menjabat sebagai menteri dengan pengurus DPP dan Fraksi PKS di DPR.

"Prinsipnya, kami tidak dua kaki, PKS satu suara. Bahwa ada rekan menteri yang berbeda kami memahami itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai pembantu presiden," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Dalam konteks kenaikan harga BBM, sikap DPP sebagai unsur yang steiap hari bekerja mengurus partai sudah jelas menolak. Begitu pula fraksi PKS sebagai perwakilan partai di DPR. Tetapi, lanjut Hidayat, keputusan tertinggi tetap dipegang oleh Majelis Syuro.

Dalam waktu dekat, menurutnya majelis syuro akan segera menggelar rapat. Tetapi dipastikannya DPP dan Fraksi PKS DPR konsisten untuk menolak kenaikan BBM. Jika partai lain terus mengusik keberadaan PKS di koalisi, Hidayat menilainya sikap tersebut tidak elok. Karena PKS tidak pernah mengomentari urusan dan kebijakan partai lain. "Kita beradu argumen saja, ga perlu saling menuduh-nuduh dan tidak membantu rakyat," ujar dia.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana meminta PKS bersikap tegas. "PKS harus gentle tentukan sikap dan warna," kata Sutan. Sebagai anggota koalisi, PKS telah diberikan waktu untuk menentukan sikapnya terhadap kompensasi atas kenaikan BBM. Tetapi hingga saat ini PKS tidak kunjung menyatakan keputusannya. Sutan menilai sikap PKS seoalh mempermainkan anggota koalisi lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika