REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat membantah tudingan jika program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai strategi pemenangan pada Pemilu 2014.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Komunikasi Andi Nurpati di Jakarta, Senin (10/6) malam. "Keputusan itu dari pemerintah. Pemerintah itu kan partai koalisi, bukan hanya SBY dan Partai Demokrat. Bahwa kemudian Demokrat menjadi pelopor karena memang presidennya dari Demokrat," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat itu.

 Andi menyatakan, keputusan terkait kebijakan pemberian BLSM, diambil bukan berdasarkan persoalan untung dan rugi bagi partai, melainkan menyangkut kebijakan ekonomi demi kepentingan Negara secara utuh.

 "Kalau mau bicara soal strategi pemenangan pemilu, justru itu merupakan strategi yang tidak baik. Pahit bagi Demokrat untuk menaikkan harga BBM (bersubsidi), jadi ini bukan pencitraan," kilahnya.

Pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena harga minyak dunia semakin melambung. Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan program BLSM bagi 15,53 juta keluarga miskin dengan memberikan uang tunai Rp 150 ribu per bulan selama lima bulan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sejumlah program bantuan sosial lain sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu, antara lain pendidikan gratis, beasiswa, dan biaya kesehatan murah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika