REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka berpendapat, insiden kerusuhan di Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, terkait kebijakan pemutihan atau amnesti bagi warga asing yang 'overstayer', membuktikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serius mengurus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

"Peristiwa kerusuhan di KJRI Jeddah kemarin sore memperlihatkan kinerja dan koordinasi pemerintah buruk. Ini juga pemerintah tidak serius dalam menangani TKI di luar negeri," kata anggota komisi IX Rieke Diah Pitaloka pada konpers di Senayan Jakarta, Senin (10/6).

Sebelumnya kerusuhan pecah di KJRI Jeddah. Penyebabnya karena lambannya pelayanan pengurusan surat terkait kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan pemerintah Saudi bagi warga negara asing yang 'overstayer' atau kabur dari majikannya. Kebijakan pemutihan ini diberikan pemerintah Saudi sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013.

Rieke mendesak pemerintah segera melakukan langkah pro aktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi, agar bisa memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit pengurusan dokumen TKI yang menjalani pemutihan.

"Ini juga telah dilakukan pemerintah India dan Filipina. Kalau kedua negara ini bisa, kenapa kita tidak bisa ?," kata calon gubernur Jawa Barat.

Menurut Rieke, saat ini pihak imigrami Saudi meminta dokumen dan pasport lama para TKI. Padahal, kata Rieke, ada kebijakan dokumen dan pasport itu dipegang majikan sehingga akan sulit dipenuhi. "Kami minta juga membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah," kata Rieke menegaskan.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, jika hanya dua tempat yang dibuka untuk melayani TKI maka tidak akan bisa karena ada ribuan yang mengurus secara bersamaan. Apalagi, hanya ada 12 loket yang dibuka di KJRI Jeddah.

Sementara imigrasi Saudi hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang ingin pulang hanya pada hari Rabu dalam satu pekan dan dijatah 200 orang saja per pekan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika