REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akhil Mochtar meminta tambahan anggaran pada 2014 sebesar Rp 47 miliar untuk persiapan sebagai pengadil dalam sengketa pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden.
Menurut dia, usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantornya, Jakarta, Selasa, anggaran MK yang dimasukkan dalam pagu indikatif Rancangan APBN 2014 sekitar Rp 192 triliun dirasa tidak mencukupi.
Selain persiapan pemilu, tambahan itu juga diperlukan karena anggaran tahun ini yang diajukan di APBNP 2013 diperkirakan tidak akan mencukupi hingga Desember. Anggaran yang ada diperkirakan akan terserap habis pada bulan Agustus karena adanya pemotongan dan penghematan.
Menurut dia, dari pagu anggaran sebesar Rp 190 miliar telah dipotong Rp 20 miliar sehingga disetujui hanya Rp 170 miliar. "Sekarang ada program penghematan lagi sekitar Rp 8 miliar dipotong lagi," katanya.
Jumlah anggaran itu diperkirakan hanya cukup hingga Agustus sehingga pada bulan September hingga Desember akan berutang lebih dahulu. Dengan demikian, diharapkan utang tersebut dapat dibayar dengan tambahan dana Rp 47 miliar.
"Kalau Anda mau putus 40 perkara setiap bulan, ya, jatuhnya anggaran Agustus udah habis. Artinya, November--Desember 'gak' ada anggaran, tapi sidang harus terus, (untuk itu) diambil anggaran tahun depan. Oleh karena itu, karena tahun depan ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kita minta anggaran tambahan sekitar Rp47 miliaranlah," katanya.
Sementara itu, Presiden Yudhoyono menerima para Hakim Konstitusi di kantornya pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam.
Para Hakim Konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mochammad Akhil Mochtar dan Wakilnya Achmad Sodiki disertai dengan hakim lainnya.
Presiden dalam kesempatan itu, di dampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekrestaris Negara Sudi Silalahi dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika