REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri mengatakan, partainya belum mengambil keputusan final menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"PKS untuk masalah kenaikan BBM ini belum final. Kalau ada penolakan itu dari DPP, tapi dari partai belum ada keputusan," ujar Salim di Jakarta, Senin (3/6).
Salim yang menjabat Menteri Sosial itu secara pribadi meyakini, PKS akan setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi. Sebab, menurut Salim, subsidi saat ini sebagian besar dinikmati masyarakat menengah ke atas. "BBM ini riilnya Rp10 ribu, Rp 4.500 itu disubsidi pemerintah. Hampir 80 persen yang menikmati subsidi orang kaya dan menengah ke atas, kalau dibiarkan ini tidak adil," katanya menjelaskan.
Dijelaskan Salim, sederhananya subsidi seharusnya diberikan kepada orang bukan barang. Tapi yang terjadi selama ini barang yang disubsidi yaitu BBM. Sehingga yang menikmati orang yang menengah ke atas, katanya.
"Jadi Rp30 triliun untuk subsidi kasih ke orang susah jauh lebih bagus dan tepat sasaran daripada dibiarkan dinikmati kelompok atas. Kalau saya ditanya ya naikkan, tinggal uang Rp30 triliun itu diberi tepat sasaran," tutur Salim mengakhiri.