REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ginanjar Kartasasmita, tokoh ekonomi dan politik era Orde Baru menuangkan kesaksiannya tentang perjalanan ekonomi politik Indonesia era Orde Baru. Kesaksian Ginanjar tertuang dalam buku berjudul Managing Indonesia’s Transformastion An Oral History.
"Buku ini bercerita tentang pengalaman dan kesaksian saya selama Orde Baru," kata Ginanjar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6).
Buku yang ditulis dengan metode wawancara ini menceritakan sejumlah hal penting era Orde Baru. Antara lain, peran militer, kebijakan ekonomi dan politik di era Soeharto dan habibie, demokratisasi dan desentralisasi, perubahan politik nasional dan lokalm perkembangan usaha nasional dan pribumi, dan teknorasi di Indonesia.
Satu kisah yang menarik adalah sepak terjang Ginanjar saat menjabat sebagai Kepala Bapennas sekaligus Menkoekuin di akhir pemerintahan Soeharto. Lewat buku ini Ginanjar meluruskan rumor yang menyebutnya pernah menggalang mosi tidak percaya kepada presiden Soeharto.
"Ini kali pertama saya menjelaskan secara tertulis rumor yang menyebut saya meminta Pak Harto mundur," katanya.
Ginanjar menceritakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia mengalami krisis hebat menjelang akhir pemerintahan Soeharto. Masyarakat dan mahasiswa yang tidak puas meminta Soeharto mundur dari jabatan kepresidenan. Soeharto lantas merespon permintaan itu dengan membentuk dewan reformasi sekaligus menteri baru.
Ia mengaku menolak langkah Soeharto tersebut. Termasuk juga 14 menteri. Mereka menilai dewan reformasi sekaligus pelantikan menteri baru tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Karena mayoritas orang yang ditunjuk Soeharto tidak bersedia menduduki posisi Dewan Reformasi.
"Nurcholis Majid misalnya tidak bersedia. Termasuk sejumlah calon menteri yang ditunjuk Pak Harto," ujarnya.
Melihat situasi itu Ginanjar bersama 14 menteri Orde Baru mengirimkan surat ke Soeharto. Surat itu pada intinya menyatakan sikap penolakan mereka terhadap rencana Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Ginanjar menggarisbawahi surat itu sama sekali tidak menyebutkan permintaan agar Soeharto mundur dari jabatan presiden.
Sebaliknya surat itu justru memuat kesediaan para menteri Soeharto bertugas hingga masa akhir jabatan. "Tidak benar jika saya meminta Pak Harto mundur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika