REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono meminta jajaran pimpinan daerah dan instansi mulai memikirkan dan menerapkan indikator pelayanan publik. Hal tersebut diperlukan untuk melihat efisiensi kinerja aparatur pemerintah.

"Barangkali harus ada pengukuran dari indikator dari kepuasan masyarakat dari pelayanan publik yang dirinci secara konkret dan jelas," katanya, Selasa (28/5). 

Menurutnya, harus ada indikator yang dibuat oleh pihak ketiga (independen) yang bisa diakses oleh publik. Sebab, jika pejabat yang menilai kinerjanya sendiri, tidak akan dipercaya. 

"Harus ada sistem monitoring yang independen untuk semua bentuk pelayanan publik," katanya. Tak hanya soal indikator perhitungan, pelayanan publik pun harus dibarengi dengan keberhasilan aparat pemerintah meminimalkan korupsi dan penyelewengan. 

Selain itu, penggunaan uang publik pun harus bisa dipertanggungjawabkan. "Berapa efisien penggunaan uang publik dalam melaksanakan pelayanan publik jadi penilaian masyarakat juga," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika