REPUBLIKA.CO.ID,KEBON SIRIH -- DPRD DKI Jakarta akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendengar penjelasan terkait 16 rumah sakit yang mundur.

DPRD memiliki hak untuk memanggil eksekutif dengan menggunakan hak interpelasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Aliman Aat mengatakan, hak interpelasi merupakan hak bertanya mengenai kebijakan gubernur oleh anggota dewan jika terjadi masalah.

Menurutnya, eksekutif seharusnya tidak perlu takut dan menjadikan interpelasi sebagai momok. Sebanyak 32 anggota DPRD telah menandatangani pengajuan hak interpelasi.

"Kami hanya tinggal menunggu setengah dari jumlah anggota DPRD kemudian diajukan pada pimpinan DPRD," ujarnya pada Republika, Ahad (26/5). Aliman menambahkan, anggota legislatif memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga eksekutif dalam hal ini gubernur dan perangkatnya.

"Kalau gubernur tidak mau di interpelasi, hapus saja hak dan kewajibannya, kalau perlu DPRD juga dihapus," ujarnya. Aliman mengakui program KJS itu baik untuk masyarakat.

Menurutnya,  sudah seharusnya pemerintah menanggung beban masyarakat miskin dalam hal ini kesehatannya. Namun sejak kemunculan masalah 16 rumah sakit mengundurkan diri, DPRD merasa perlu mengetahui alasannya secara detil.

DPRD mengkhawatirkan dampak mundurnya rumah sakit tersebut berakibat pada tidak terlayaninya masyarakat miskin saat berobat. "Sebelum rapat Komisi E dengan rumah sakit, kami sudah ajukan hak interpelasi,"ujarnya.

Aliman yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan selama ini Jokowi hanya berbicara pada media. Dia juga sibuk bekerja melayani masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika