REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan memang ada usulan untuk keluar dari koalisi gabungan partai pendukung pemerintah. Tetapi itu baru sebatas wacana dan belum diputuskan.

"Kata kuncinya wacana, dan bukan keputusan. Tetap atau tidak di koalisi, kami kira evaluasi ini wajar dilakukan," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).

Dalam rapat Majelis Syuro PKS, menurut dia, semua anggota diperbolehkan mengeluarkan pendapat. Nmaun, terkait keluar atau tidak dari koalisi harus diputuskan lebih lanjut DPP partai.

DPP mempertimbangkan semua usulan yang ada. Seperti postur APBN, kondisi sosial politik masyarakat, dan hal-hal lainnya. Keputusan akhir akan diserahkan pada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), ketua majelis syuro, ketua DPP, sekjen, bendahara, ketua dewan syariah dan ketua majelis pertimbangan partai.

Hal-hal yang sudah dibahas majelis syuro, menurut Hidayat baru sebatas evaluasi. Apakah keberadaan PKS dalam koalisi efektif atau tidak. Apakah koalisi yang telah berjalan selama ini berlangsung sinergi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika