REPUBLIKA.CO.ID, MENTENG -- Ada perbedaan jumlah data warga bantaran Waduk Pluit yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komnas HAM. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila.
Jokowi mengatakan, dari data yang dihimpun pemerintah, ada 7 ribu KK yang tinggal di tanah illegal Waduk Pluit. Sementara, dalam data yang dimiliki Komnas HAM, ada 12 ribu KK yang tinggal di tempat tersebut.
"Ini yang mau kita kroscek ke lapangan, yang benar itu yang mana," kata Jokowi di kantor Komnas HAM, Jumat (17/5).
Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, pihaknya menemukan adanya mafia yang ikut bermain dalam proses relokasi warga. Karena itu, kata dia, Komnas HAM bersama dengan Pemprov DKI akan memetakan mana yang benar-benar warga dan mana yang bukan. Sebab, kata dia, hanya warga resmi saja yang berhak mendapatkan ganti rugi berupa pindah ke rusun.
Noor Laila juga mengungkap adanya tindakan premanisme yang dilakukan oknum pada saat penggusuran. Mereka inilah yang mengintimidasi warga dan kemudian memberikan ganti rugi sekadarnya agar warga mau digusur.
"Ada oknum-oknum yang lakukan intimidasi supaya warga mau terima ganti rugi. Tapi ternyata pemerintah tidak pernah berikan ganti rugi," jelas dia.
Terkait masalah premanisme tersebut, Noor Laila berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
Hasil dari pertemuan tersebut, Pemprov DKI dan Komnas HAM akan bersinergi untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan warga Muara Baru yang tinggal di Bantaran Waduk Pluit.
"Kita akan kerja sama-sama, saling lengkapi data dan sama-sama di lapangan," tandas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika