REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meradang. Bantuan Pemkab untuk keluarga korban longsor ternyata disunat oleh oknum Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

Kasus dugaan penyunatan bantuan pemkab tersebut terjadi kepada 10 kepala keluarga korban longsor, asal Kampung Cilawang RW 25/08, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani. 

"Bantuan itu harus diberikan sepenuhnya," ujar Dedi, Senin (13/5). Sebab, bantuan yang diberikan untuk warga korban longsor yang rumahnya rusak itu masing-masing mendapatkan Rp 15 juta.

Akan tetapi, bila kenyataannya warga hanya mendapatkan Rp 5 juta, maka sisanya harus diberikan. Menurutnya,  tidak ada alasan bagi aparat desa setempat untuk tidak memberikan bantuan tersebut secara utuh. 

Jika oknum tersebut tak bersedia memberikan sisa bantuannya, maka yang bersangkutan harus berhadapan dengan proses hukum. Menurutnya, bantuan itu bersumber dari dana APBD. Jadi, pertanggungjawabannya harus jelas."Sudah kami instruksikan ke kecamatan, supaya bantuan itu diberikan secara penuh," jelas Dedi.

Sebelumnya, 10 kepala keluarga asal Kampung Cilawang, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, yang menjadi korban longsor protes terhadap kebijakan oknum ketua RW atas nama Endang serta ketua RT atas nama Mamat. Pasalnya, kedua oknum aparat tersebut diduga telah menyunat dana bantuan bagi 10 KK tersebut.

Nilai bantuan dari pemkab itu, sebesar Rp 150 juta. Bantuan itu diperuntukan bagi 10 KK. Dengan begitu, setiap KK mendapatkan bantuan Rp 15 juta.

Pada kenyataannya bantuan itu dipotong. Oknum ketua RW hanya memberikan bantuan ke warga sebesar Rp 5 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga memanfaatkan bantuan itu untuk kepentingan pribadi serta keluarganya.

"Pak RW sendiri memakai uangnya sebesar Rp 12 juta. Sedangkan anaknya diberi uang juga sebesar Rp 5 juta," ujar Dede, salah seorang korban longsor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika