REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dosen pascasarjana sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr Mambraku Nomensen menilai sudah saatnya Pemerintah Pusat (Jakarta) dan Pemerintah Provinsi Papua menggelar diskusi terbuka dan intens terkait sejarah integrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
"Saya kira sudah seharusnya pihak Jakarta dan Papua membuka diri untuk menggelar diskusi bersama terkait sejarah integrasi yang sering diperdebatkan," kata Doktor Mambraku di Jayapura, Sabtu (11/5).
Ia menilai hingga saat ini masih ada kelompok di Papua dan Papua Barat yang mempertanyakan sejarah integrasi pada 1 Mei 1963 lewat berbagai cara baik aksi demo, membuat pernyataan di media massa dan yang paling ekstrim adalah mengibarkan bendera "Bintang Kejora".
"Tiap 1 Mei pasti ada saja kegiatan yang dilakukan di Papua terutama dari masyarakat Papua. Yang mana mereka inginkan ruang demokrasi untuk mengekspresikan pendapat mereka," katanya.
Sehingga, menurut Mambraku, pemerintah pusat sudah seharusnya membuka ruang demokrasi itu lewat diskusi yang mendalam terkait sejarah integrasi 1 Mei 1963 yang kerap menjadi polemik di tengah warga Papua.
"Jika ruang dialog tidak mendapat sambutan positif, ada baiknya gelar diskusi bersama. Pihak Pemerintah Pusat dan Papua harus duduk bersama para pejabat juga harus berani suarakan apa yang dirasakan oleh rakyat," katanya.
Mambraku mengungkapkan bahwa hal ini disampaikanya karena dia sebagai seorang akademisi, anak Papua dan sebagai warga negara Indonesia menginginkan pembangunan di daerah tersebut berjalan lancar.
"Saya bicara ini menyangkut kapasitas saya sebagai seorang akdemisi yang punya label sebagai orang Papua dan anak bangsa Indonesia. Mari kita diskusikan sejarah (integrasi) masa lalu dimasa kini untuk menciptakan sejarah masa yang akan datang lebih baik dan menguntungkan semua pihak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika