REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Anggapan Kabupaten Semarang rentan terkena politik uang saat Pilgub Jawa Tengah, ditanggapi Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Semarang, Mardoyo. Menurutnya, politik uang bisa terjadi kapan dan dimana pun tanpa melihat lokasinya.
Mardoyo menyatakan, untuk menghindari adanya praktik politik uang dalam Pilgub Jateng, pihaknya terus membangun koordinasi dengan instansi lain yang berkompeten. Seperti aparat Polres Semarang serta jajaran Kesbangpol Kabupaten Semarang. "Tujuannya untuk meminimalisir potensi-potensi gangguan keamanan dan kelancaran pilgub Jateng ini," tegasnya.
Sejauh ini, kata Mardoyo, ini pihaknya masih belum menemukan indikasi politik uang serta berharap tidak ada kecurangan lain terkait masih adanya selisih daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) hingga 544 pemilih.
"Sejauh ini masih ada perbedaan antara jumlah DPS sebanyak 749.397 pemilih, dengan DPT sebanyak 749.397 pemilih. Semoga pelaksanaan pilgub jauh dari permasalahan," kata Mardoyo menjelaskan.