REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan meminta masyarakat tak perlu gusar akan laporan dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Menurut anggota Komisi III DPR dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari, manuver politikus Inggris dan Wali Kota Oxford yang mendukung perjuangan Papua Merdeka, bisa dijawab dengan bukti nyata.
Eva berpendapat, berbeda dengan Timor-Timur, Papua tidak pernah menjadi agenda di Dewan Keamanan PBB. Karena menurut Hukum Internasional, Papua adalah wilayah sah NKRI. Satu-satunya alasan menggugat Papua dari NKRI adalah adanya pelanggaran HAM dan genocide. Sehingga, Indonesia harus membuktikan sebaliknya, yakni Papua damai dan sejahtera bisa diwujudkan melalui otonomi khusus.
Terwujudnya Papua damai dan sejahtera menurut Eva, tergantung pada pelaksanaan perintah Presiden SBY dalam konsep 'Otsus Plus' di Papua pada 30 April 2013 lalu. Kata 'plus' dimaksudkan dengan memulai dialog bersama elemen-elemen pro kemerdekaan.
Eva menilai langkah tersebut merupakan kemajuan yang melegakan. Karena dialog konstruktif semua elemen bangsa dengan Papua termasuk pihak pro, merupakan upaya strategis. Mengingat pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan tidak membuahkan hasil baik dalam aspek perdamaian maupun kesejahteraan.
"Kami yakin Indonesia mampu menyelenggarakan dialog bagi penyelesaian politik tanpa keterlibatan asing seperti di Aceh. Kemenlu RI telah sukses memfasilitasi dialog perdamaian di Mindanau, Thailand Selatan termasuk di Myanmar, sehingga untuk Papua bukan hal yang sulit," ungkap Eva dari rilis yang diterima ROL, Sabtu (4/5).
Namun, Eva menilai dukungan dari pihak militer masih menjadi tantangan utama bagi terwujudnya komunikasi konstruktif tersebut. Ketika azas nonkekerasan sudah menjadi norma universal, pemerintah harus bisa membuktikan solusi politik atas Papua, yakni dapat dicapai secara inklusif, demokratis, matang dan cerdas. Semuanya dilakukan untuk membungkam manuver-manuver dari pihak tertentu dan asing untuk melepas Papua dari NKRI.
Sebelumnya, laman freewestpapua.org melaporkan, Wali Kota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan wali kota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Ahad (28/4) kemarin.
“Kami sangat senang karena telah resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye,” ujar Benny Wenda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
