REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Terhambatnya proses relokasi warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, yang menolak untuk direlokasi, dinilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, karena ada motif bisnis yang ditunggangi pihak ketiga dan berada di belakang warga. Namun, pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan warga agar mau direlokasi sehingga dapat mengurangi banjir di wilayah tersebut.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk, karena di situ ada pertarungan usaha besar. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kita ngertilah," kata Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ia menyatakan untuk menormalisasi Waduk Pluit pihaknya juga telah memberikan solusi kepada warga. Warga akan dipindahkan ke Rusun Marunda dan Rusun Muarabaru. Bahkan jika pindah ke Rusun Marunda, warga juga diberi perabotan lengkap. "Saya sampaikan ke warga bahwa itu waduk akan kita perdalam, normalisasi, dan warga disiapkan rusun mau pindah ke Muarabaru atau Marunda," ujarnya.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal. Kedalaman waduk juga terkena imbas, dari yang semula dalamnya lima meter kini hanya tersisa sekitar dua meter.
Seperti diketahui, sebagian warga yang bermukim di Waduk Pluit, tidak hanya menolak dipindahkan ke rusun, tetapi juga meminta ganti rugi terhadap lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Warga menganggap lahan yang mereka tempati cukup lama adalah lahan miliknya, sehingga meminta lahan itu dibagi untuk mereka agar bisa mendapatkan uang ganti rugi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
