REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan mencanangkan program 'counter drop out'. Program ini, dibuat untuk semua siswa di Jabar. Tujuannya, untuk mencegah ada anak di Jabar yang putus sekolah atau tidak sekolah.
"Program counter drop out akan dilaksanakan mulai tahun depan," ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada wartawan usai Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2013 di halaman Gedung Sate, Kamis (2/5).
Heryawan mengatakan, siswa terpaksa drop out dari sekolah karena berbagai persoalan. Misalnya, masalah akses transportasi. Permasalahan itu muncul pada daerah-daerah terpencil. Karena itu, harus ada terobosan-terobosan baru demi menyelesaikan permasalah tersebut.
"Saat meninjau ke lapangan saya menemukan ada siswa yang jaraknya rumah dan sekolahnya 12 kilometer, dan perkampunyannya hanya dihuni sekitar 50 rumah," katanya.
Untuk menjalankan program 'counter drop out' ini, menurut Heryawan, pihaknya akan mendirikan posko drop out. Tempat ini, akan menampung berbagai laporan terjadinya kasus DO pada siswa tingkat SMP. "Petugas posko juga bekerja secara aktif mencari siswa yang mengalami DO," kata Heryawan.
Menurut Heryawan, pemerintah berkewajiban untuk mendorong anak-anak bersekolah. Sebab, anak-anak memiliki hak mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Hak pendidikan tersebut, tidak hanya di tingkat dasar atau menengah, tapi juga harus sampai tingkat atas.
Heryawan mengklaim, tren pendidikan di Jawa Barat dari 2008 hingga saat ini meningkat. Peningkatan tren tersebut, salah satunya terlihat dari angka partisipasi SD, SMP dan SMA.
"Alhamdulilah trendnya meningkat terus, pada 2008 saja angka partisipasi SD hanya 95 persen tapi sekarang 119 persen," kata Heryawan.
Begitu juga, kata dia, dengan angka partisipasi tingkat SMP. Pada 2008, hanya 88 persen dan saat ini naik menjadi 96 persen. Hal serupa, terjadi untuk angka partisipasi tingkat SMA yakni dari 49 persen di 2008 meningkat menjadi 63 persen.
Heryawan menilai, peningkatan angka partisipasi pendidikan itu karena adanya program pemerintah yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah. Program tersebut, antara lain pembangunan ruang kelas baru, pemberian beasiswa serta penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pemerintah pusat ataupun daerah, kata Heryawan, berkewajiban untuk mendorong anak-anak bersekolah. Karena, anak-anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Heryawan mengatakan, masalah pendidikan ini penting karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Berbagai permasalahan, bisa diselesaikan dengan mencetak sumber daya manusia yang handal. Jadi, program Pemprov Jabar jangka panjang adalah membangun dan mengubah manusianya.
Tentu, kata dia, yang lebih berat adalah bagaimana menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Berdasarkan grafik penduduk, Jabar menghadapi penduduk dewasa yang usianya di atas 25 tahun ke atas. Pendidikan mereka, masih ada yang SD, SMP dan SLTA.
"Untuk masyarakat dewasa 25 tahun ke atas ini, harus ada teroboson dengan paket A, B dan C," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika