REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebutuhan "card reader" di instansi pemerintah dan nonpemerintah untuk pembaca data biometrik diperhitungkan akan mencapai jutaan setelah penerapan program e-KTP.
"Seperti saya sampaikan sebelumnya, kebutuhannya bisa jutaan, karena banyak instansi nanti juga membutuhkan 'card reader' ini untuk membaca data e-KTP," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan saat ini sudah 175,2 juta orang merekam data kependudukannya untuk e-KTP secara "online". Sebanyak 137 juta kartu sudah tercetak.
Menurut dia, diperkirakan masih ada 16 juta orang yang ditunggu untuk merekam data untuk e-KTP. Pemerintah melakukan jemput bola ke pulau-pulau dan daerah pegunungan untuk mengumpulkan data kependudukan secara "off line".
"Kami bahkan melakukan jemput bola ke pusat-pusat perbelanjaan dan universitas untuk mengingatkan masyarakat yang belum merekam data biometrik untuk e-KTP," ujar Gamawan.
Dengan demikian tentu diperlukan pula alat yang dapat membaca data yang tersimpan dalam e-KTP tersebut dalam jumlah cukup besar, sehingga kartu tanda penduduk yang telah ditanami chip tersebut benar-benar berfungsi dengan baik.
Kemdagri, lanjut Gamawan, telah menggunakan 13.000 unit "card reader" yang dibeli dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ia berharap untuk menunjang penerapan e-KTP yang mencapai ratusan juta kartu tidak perlu lagi mengimpor dan dapat menggunakan "compact e-KTP reader" yang telah berhasil dikembangkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Aziz Iskandar mengatakan "card reader" yang didesain pihaknya tidak perlu terhubung dengan tambahan Personal Computer (PC), sehingga alat tersebut praktis digunakan termasuk untuk daerah pelosok.
Ia berharap pihak swasta dalam negeri yang dapat ikut memproduksi "card reader" yang dikembangkan BPPT. Sehingga tidak perlu lagi mengimpor untuk keperluan membaca data biometrik e-KTP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika