REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan BBM bersubsidi naik satu harga, lebih rasional dibanding dua harga BBM bersubsidi.

Selain lebih logis, kebijakan ini mudah diimplementasikan di lapangan. "Dua harga akan banyak menimbulkan persoalan," kata pengurus harian YLKI, Tulus Abadi pada ROL, Selasa (30/4).

Tapi, kata dia, kenaikan harga BBM harus terukur. Menurutnya, harga BBM bersubsidi baru seharusnya seimbang dengan daya beli masyarakat. "Misalnya kembalikan pada harga yang lama, yaitu Rp 6000 seperti 2009," ujarnya.

Kompensasi atas kenaikan, ia rasa tetap perlu. Tapi, Tulus menegaskan konsep bantuan langsung tunai (BLT) bukan cara utama. "Harus dengan kegiatan ekonomi produktif," ujarnya. Misalnya, anggaran yang lebih disalurkan ke program kerakyatan seperti UMKM dan padat karya.

Sebelumnya, Senin (29/4), Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan membatalkan opsi dua harga BBM bersubsidi. Sebelumnya akan berlaku dua harga BBM bersubsidi, yakni Rp 4.500 per liter dan harga baru.

Menurut Jero, aplikasi yang sulit menjadi tantangan. Kemungkinan pemerintah akan mengambil kenaikan satu harga BBM bersubsidi saja. Namun, hal ini tetap ada di tangan Presiden. Rencananya, hari ini Presiden SBY akan mengumumkan soal BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika