REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) memfokuskan pemberdayaan perempuan pada advokasi di bidang hak sipil.
Sekretaris II Fatayat NU Ratu Dian Hatifah mengatakan, dari identifikasi isu di lapangan, perempuan di dalam politik kurang mendapat perhatian publik. Untuk menyadarkan perempuan, Fatayat melakukan kajian, seminar dan advokasi politik pada perempuan.
"Di internal, kita mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi sebab perempuan yang bernaung di bawah Fatayat merupakan perempuan dengan produktivitas tinggi," ujar politikus Partai Golkar tersebut, Jumat (26/4).
Selama ini, tantangan yang masih dihadapi perempuan di politik lebih mengarah secara struktural. Misalnya, kesadaran suami yang rendah terhadap aktivitas atau keinginan pasangannya untuk terjun di politik. Partisipasi perempuan di bidang politik biasanya menurun, bahkan menghilang ketika suami melarangnya.
Dian menilai hal inilah yang menghambat partisipasi perempuan di bidang politik. Biasanya hal semacam ini masih ditemui di daerah-daerah. Sedangkan di ibukota kesadaran suami untuk mendukung kegiatan istrinya sudah tinggi. Hal ini terbukti dari aktivitas kader Fatayat yang mobilitasnya tinggi.
Ia menyebut perlu adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk berkomitmen saling mendukung kegiatan satu sama lain. Begitu juga saat seorang istri ingin berkegiatan di bidang politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
