REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berpotensi menyandera hak politik publik, politik dinasti harus dibatasi. Pandangan itu disampaikam oleh, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi
"Dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, misalnya semua kepala daerah adalah satu keluarga, berpotensi menyandera hak politik yang mayoritas dimiliki publik," kata Arwani Thomafi di Jakarta, Kamis (25/4).
Arwani mengatakan, tidak dapat dimungkiri apabila darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, namun hal tersebut tetap perlu dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik tersebut.
"Misalnya calon petahana tidak boleh mencalonkan keluarganya selama satu periode setelahnya, kami tidak ingin hak yang dipunya mayoritas publik itu tersandera dengan hak dinasti tersebut," katanya.
Menurut Arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi publik dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari satu bidang, tidak hanya politik, namun dapat merambah ke bidang ekonomi.
Untuk itu, lanjut Arwani, meskipun darah politik tidak bisa dihalangi, namun dengan pembatasan tersebut, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi dalam sistem politik.
"Kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur dengan baik, agar tidak terjadi penyanderaan hak politik publik," kata Arwani.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
Advertisement
