REPUBLIKA. JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Prof DR Jimly Asshidiqie mengkritisi lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah yang tidak transparan dalam anggaran maupun transparan data dan dokumen.
''Saya menganggap, transparansi itu perlu untuk mewujudkan good goverment. Dengan adanya transparansi anggaran maupun data dan dokumen, momentum untuk perbaikan dan modernisasi good goverment di Indonesia,'' ujarnya.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini, salah satu ciri modern governance sama dengan trnsparansi.
Semua bentuk anggaran serta data dan dokumen yang menyangkut kepentingan umum harus dikelola secara terbuka. ''Jangan ditutup-tutupi,'' tegas Jimly.
Selanjutnya, Jimly juga mengatakan, transparansi dilakukan untuk menjaga kehormatan penyelenggaran pemerintah.
''Untuk pemerintah daerah sudah sangat mendesat untuk dibuat peraturan daerah (Perda) tansparansi anggaran maupun data dan dokumen.
Ciri-ciri pemerintah daerah dan lembaga pemerintah yang korup, jika tidak transparansi dalam pengelolaan pemerintahan,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
